Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui rangkaian penandatanganan Perjanjian Kerja Sama, penyampaian materi oleh narasumber dari instansi terkait, serta diskusi dan tanya jawab. Materi yang diberikan berfokus pada pencegahan TPPO dan TPPM, keberangkatan PMI secara non-prosedural, serta peran pemerintah kelurahan dalam mendukung upaya pencegahan permasalahan keimigrasian.
Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Desa Binaan Imigrasi menjadi salah satu rangkaian utama kegiatan. Kerja sama tersebut merupakan bentuk komitmen dan kesepahaman antara Kantor Imigrasi dengan pemerintah kelurahan untuk memperkuat koordinasi, penyebarluasan informasi keimigrasian, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus perekrutan ilegal dan kejahatan yang bekaitan dengan migrasi.
Dalam sosialisasi, peserta mendapatkan pemahaman mengenai karakteristik TPPO dan TPPM, modus perekrutan calon PMI secara ilegal, risiko bekerja di luar negeri melalui jalur non-prosedural, pentingnya melengkapi dokumen dan mengikuti prosedur resmi, serta hak dan bentuk pelindungan bagi PMI. Materi tersebut disampaikan oleh narasumber dari Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI).
Kantor Imigrasi juga memberikan pemahaman mengenai program Desa Binaan Imigrasi, termasuk informasi dokumen perjalanan, ketentuan perjalanan ke luar negeri, prosedur bekerja ke luar negeri, pencegahan TPPO dan TPPM, pencegahan keberangkatan PMI non-prosedural, hingga mekanisme penyampaian informasi apabila ditemukan potensi permasalahan keimigrasian di lingkungan masyarakat.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Medan, Ridha Sah Putra, menyampaikan bahwa keterlibatan pemerintah kelurahan memiliki peran penting dalam memperluas jangkauan informasi keimigrasian hingga ke tingkat masyarakat. Melalui sinergi tersebut, informasi mengenai potensi permasalahan keimigrasian diharapkan dapat diterima dan ditindaklanjuti secara lebih cepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Pencegahan tidak dapat dilakukan sendiri. Dibutuhkan komunikasi dan koordinasi yang berkelanjutan antara Imigrasi, pemerintah wilayah, instansi terkait, dan masyarakat. Desa Binaan Imigrasi diharapkan menjadi salah satu sarana untuk memperkuat deteksi dini sekaligus memastikan informasi keimigrasian dapat diterima masyarakat secara tepat,” ujar Ridha Sah Putra.
Melalui kegiatan ini, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Medan mencatat sejumlah capaian, antara lain meningkatnya pemahaman peserta mengenai TPPO dan TPPM, meningkatnya pemahaman mengenai keberangkatan PMI secara prosedural, serta terbangunnya komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah kelurahan. Sinergi lintas instansi dengan BP3MI dan unsur terkait juga diharapkan dapat memperkuat perlindungan dan edukasi kepada masyarakat.
Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Medan berkomitmen melanjutkan program Desa Binaan Imigrasi secara berkelanjutan dengan memperluas jangkauan informasi dan memperkuat koordinasi bersama pemerintah wilayah serta instansi terkait. Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah preventif untuk membangun masyarakat yang lebih sadar keimigrasian, waspada terhadap TPPO dan TPPM, serta memahami pentingnya melakukan perjalanan dan bekerja ke luar negeri melalui prosedur yang sah. Kenali modusnya, waspadai risikonya, cegah sebelum terlambat.